Inwsgorontalo.com- [Gorontalo, 17 Desember 2024] Anggota DPD RI, H. Jasin U. Dilo, hadir dalam Forum Ketenagakerjaan Gorontalo untuk menyerap aspirasi dari para pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait isu ketenagakerjaan di daerah tersebut
Forum ini diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo dengan melibatkan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja, dan Dewan Pengupahan.
Salah satu topik yang dibahas dalam forum tersebut adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2025 yang telah ditetapkan pada 10 Desember 2024 Selain itu, forum juga membahas isu-isu strategis lainnya terkait kesejahteraan pekerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, dan perlindungan hak-hak tenaga kerja.
Dalam kesempatan itu, H. Jasin Dilo menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi yang diperoleh ke tingkat nasional melalui Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Tenaga Kerja Menurutnya, masukan dari pekerja dan pengusaha merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan nasional.
“ESaya hadir di sini untuk mendengarkan langsung keluhan, harapan, dan usulan dari para pekerja, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Semua aspirasi ini akan saya bawa ke Raker bersama Menteri Tenaga Kerja,” ujar H. Jasin Dilo di hadapan para peserta forum.
Diskusi dalam forum ini berlangsung dinamis, di mana perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha saling memberikan pandangan terkait pelaksanaan UMP dan isu-isu ketenagakerjaan lainnya. Salah satu perwakilan serikat pekerja menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan UMP agar tidak ada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.
“Kami berharap, pengawasan terhadap pelaksanaan UMP bisa diperkuat, sehingga hak-hak pekerja terlindungi dan perusahaan dapat menjalankan kewajibannya sesuai aturan,” ujar salah satu perwakilan Serikat Pekerja.
Sementara itu, perwakilan APINDO menyampaikan pentingnya menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui dialog sosial antara pengusaha dan pekerja. Menurut mereka, kebijakan ketenagakerjaan yang seimbang akan mendorong produktivitas serta mencegah potensi konflik di dunia usaha.
H. Jasin Dilo menilai, forum seperti ini penting untuk menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis aspirasi lapangan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik.
“Pengabdian tidak selalu melalui jabatan, tapi melalui tindakan nyata yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Forum Ketenagakerjaan Gorontalo diharapkan dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Aspirasi yang diperoleh dari forum ini akan menjadi bekal penting bagi H. Jasin Dilo dalam memperjuangkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
